Jelaskan kebijakan pemerintah di bidang militer sampai tahun 1950

Pada era tahun 1945 – 1950 merupakan kurun waktu terjadinya revolusi nasional. Dalam artikel ini akan diuraikan hanya tentang kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia di bidang militer sampai tahun 1950.

Berikut kebijakan pemerintah di bidang militer sampai tahun 1950 yang antara lain:

  1. Rencana pembelaan negara dari BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) yang mengandung unsur politik perang tidak dapat diterima.
  2. Tentara Peta di Jawa dan Bali, serta Laskar Rakyat di Sumatra dibubarkan karena dianggap sebagai organisasi buatan Jepang yang kedudukannya di dunia internasional tidak memiliki ketentuan.

Apa itu revolusi? Revolusi adalah perubahan sosial dan kebudayaan yang berlangsung secara cepat dan menyangkut dasar atau pokok kehidupan masyarakat. Di dalam revolusi, perubahan yang terjadi dapat direncanakan atau tanpa direncanakan terlebih dahulu dan dapat dijalankan tanpa kekerasan atau melalui kekerasan.

Militer memiliki peran yang sangat penting bagi Negara yang baru memproklamirkan diri sebagai Negara merdeka. Cikal bakal pembentukan militer di Indonesia merupakan inisiatif dari para pemuda untuk membentuk “Tentara Keamanan Indonesia”, tetapi ternyata usulan trsebut ditolak oleh pemerintah. pada awal kemerdekaan.  Pada tanggal 22 Agustus 1945 dibentuklah BKR (Badan Keamanan Rakyat). Para pemuda kurang setuju dengan BKR, mereka menginginkan suatu badan yang benar-benar bisa melindungi keutuhan Negara, maka presiden Soekarno memanggil Mayor KNIL Urip Sumohardjo dan menugaskannya untuk membentuk Tentara Nasional.

Selain membuat kebijakan di bidang militer, pemerintah indonesia pun menempuh langkah dan kebijakan mengatasi perekonomian yaitu Konferensi Ekonomi 1 (Februari 1946). Konferensi yang bertujuan untuk menyamakan persepsi dalam menaggulangi masalah-masalah ekonomi ini menghasilakan: a). Konsepsi untuk menghapuskan sistem autokrasi lokal warisan jepang dan menggantikanya dengan sistem senteralisasi. B). Bahan makanan akan ditangani oleh pemerintahan secara senteral oleh organisasi pengawas makanan rakyat yang berubah namanya menjadi badan persediaan dan pembagian makanan (BPPM) c). Semua perkebunan akan diawasi oleh pemerintah untuk meningkatkan produksinya.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *