Perbedaan Amerika Serikat dan Uni Soviet Pasca Perang Dunia II adalah: Pihak Amerika Serikat berusaha menjadikan negara-negara yang baru merdeka dan negara-negara yang sedang berkembang menjadi negara demokrasi dengan tujuan agar hak-hak asasi manusia dapat terjamin. Untuk negara yang kalah perang yaitu Jerman dan Jepang dikembangkan paham demokrasi dan sistem perekonomian kapitalisme. Adapun pihak Uni Soviet mengembangkan paham sosialisme-komunisme dengan pembangunan ekonomi rencana lima tahun dengan cara diktator dan tertutup. Dengan sistem ini Uni Soviet dikenal sebagai negara tirai besi, sedangkan negara di bawah pengaruhnya di Asia yaitu Cina mendapat julukan negara tirai bambu.
Berakhirnya perang dunia II pada 1945 tidak menandai perang telah usai. Karena pasca-berakhirnya Perang Dunia II, bibit persaingan mulai muncul antara AS dan Uni Soviet. Konflik antar-keduanya dilatarbelakangi oleh perbedaan ideologis, yakni AS dengan kapitalismenya dan Uni Soviet dengan komunismenya. Tak pelak lagi perlombaan senjata antar-Uni Soviet-AS pun dimulai.
Tidak hanya AS yang muncul sebagai negara besar pasca-PD II, Uni Soviet yang berhasil membebaskan kawasan itu dari tangan Jerman pun diketahui menjadi kekuatan raksasa dunia pada saat itu. Saling berebut pengaruh membuat kedua negara besar ini terlibat dalam sebuah ketegangan, meski keduanya tidak saling berperang secara fisik. AS, pada saat itu, berada di bawah kepemimpinan Presiden Harry S. Truman (1945-1950) tengah sibuk menjalankan kebijakan untuk merehabilitasi Eropa yang luluh lantak akibat Perang Dunia II.
Untuk membantu merehabilitasi Eropa yang hancur, AS meluncurkan Mashall Plan, yakni sebuah program untuk memberikan bantuan untuk rehabilitasi pascaperang. Selain Marshall Plan, AS juga mulai mengonsolidasikan kekuatannya di Eropa dan mengumumkan perang terhadap komunisme. PascaPD II, AS pun lebih fokuskan kebijakan pada upaya untuk mendorong wilayah-wilayah koloni eks-jajahan Eropa untuk mendapatkan kemerdekaan. Pada awalnya, alasan AS melakukan hal itu karena AS merasa adanya persamaan nasib antara AS dengan negara-negara eks-koloni itu.
Namun, alasan yang sesungguhnya ternyata adalah AS ingin menjadikan negara-negara itu sebagai sekutunya. Tidak hanya itu, pasca PD II, AS juga mulai menerapkan politik kebijakan luar negeri yang ekspansif untuk menancapkan dominasinya di negara-negara miskin. Ketegangan antara AS dan Uni Soviet pasca-PD II menimbulkan konfrontasi antara negara-negara raksasa dunia.
Proses pemulihan pasca-perang di Eropa Barat difasilitasi oleh program Rencana Marshall Amerika Serikat, dan untuk menandinginya, Uni Soviet kemudian juga membentuk COMECON bersama sekutu Timurnya. Amerika Serikat membentuk aliansi militer NATO pada tahun 1949, sedangkan Uni Soviet juga membentuk Pakta Warsawa pada tahun 1955. Beberapa negara memilih untuk memihak salah satu dari dua negara adidaya ini, sedangkan yang lainnya memilih untuk tetap netral dengan mendirikan Gerakan Non-Blok.
Peristiwa ini dinamakan Perang Dingin karena kedua belah pihak tidak pernah terlibat dalam aksi militer secara langsung, namun masing-masing pihak memiliki senjata nuklir yang dapat menyebabkan kehancuran besar. Perang Dingin juga mengakibatkan ketegangan tinggi yang pada akhirnya memicu konflik militer regional seperti Blokade Berlin (1948–1949), Perang Korea (1950–1953), Krisis Suez (1956), Krisis Berlin 1961, Krisis Rudal Kuba (1962), Perang Vietnam (1959–1975), Perang Yom Kippur (1973), Perang Afganistan (1979–1989), dan penembakan Korean Air Penerbangan 007 oleh Soviet (1983). Alih-alih terlibat dalam konflik secara langsung, kedua belah pihak berkompetisi melalui koalisi militer, penyebaran ideologi dan pengaruh, memberikan bantuan kepada negara klien, spionase, kampanye propaganda secara besar-besaran, perlombaan nuklir, menarik negara-negara netral, bersaing di ajang olahraga internasional, dan persaingan teknologi seperti Perlombaan Angkasa. Amerika Serikat dan Uni Soviet juga bersaing dalam berbagai perang proksi; di Amerika Latin dan Asia Tenggara, Uni Soviet membantu revolusi komunis yang ditentang oleh beberapa negara-negara Barat, Amerika Serikat berusaha untuk mencegahnya melalui pengiriman tentara dan peperangan. Dalam rangka meminimalkan risiko perang nuklir, kedua belah pihak sepakat melakukan pendekatan détente pada tahun 1970-an untuk meredakan ketegangan politik.
Pada tahun 1980-an, Amerika Serikat kembali meningkatkan tekanan diplomatik, militer, dan ekonomi terhadap Uni Soviet di saat negara komunis itu sedang menderita stagnasi perekonomian. Pada pertengahan 1980-an, Presiden Soviet yang baru, Mikhail Gorbachev, memperkenalkan kebijakan reformasi liberalisasi perestroika (“rekonstruksi, reorganisasi”, 1987) dan glasnost (“keterbukaan”, ca. 1985).