Konstitusi tidak menetapkan kualifikasi apa pun untuk melayani sebagai Hakim, sehingga Presiden dapat mencalonkan setiap orang untuk bertugas di Pengadilan. Aturan pakaian Senat secara historis membutuhkan dua pertiga suara setuju untuk memajukan nominasi menjadi suara; ini diubah menjadi supermayoritas tiga perlima pada tahun 1975.